Teks Foto: Rapat Kerja Panitia Kerja Perbatasan Negara Komisi II DPR RI. (ist)
Jakartarealtime.id – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri mengatakan sejumlah tantangan dalam pembangunan kawasan perbatasan Papua.
Tantangan tersebut masih menjadi perhatian Pemrov Papua.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja Perbatasan Negara Komisi II DPR RI, Rabu, 21 Januari 2026.
Gubernur mengatakan kerawanan di bidang pertahanan dan keamanan sebagai salah satu isu strategis.
Selain itu, masih terdapat keterisolasian dan ketertinggalan wilayah perbatasan.
“Persoalan lain yang dihadapi adalah hak ulayat dan batas negara, pengelolaan sumber daya alam juga belum optimal,” papar Fakhiri.
Gubernur juga menyebutkan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.
Kondisi tersebut memengaruhi percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
“Selain itu, aktivitas lintas batas ilegal masih menjadi persoalan, aktivitas tersebut memerlukan penanganan yang terpadu,” ungkapnya.
Sebagai arah kebijakan ke depan, Pemrov Papua mendorong peningkatan konektivitas dan penyediaan infrastruktur dasar.
“Fokus juga diarahkan pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kerja sama lintas sektor dan lintas negara,” pungkasnya.
