Teks Foto: Gubernur Meki Nawipa didampingi Wagub Deinas Geley, Ketua DPR Papua Tengah, Ketua MRP Papua Tengah, dan Sejumlah Bupati se-Provinsi Papua Tengah. (ist)
Jakartarealtime.id – Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa menyambut kunjungan Kajati Papua, Jefferdian di Nabire untuk memperkuat sinergi pengawasan pemerintahan, Senin (9/2/2026).
Pertemuan yang dihadiri para bupati se-Papua Tengah ini fokus pada permintaan pendampingan hukum agar tata kelola provinsi otonomi baru tetap transparan dan akuntabel.
Meki Nawipa menegaskan kesiapan kolaborasi dengan seluruh unsur Forkopimda demi menjaga stabilitas hukum dan mempercepat pembangunan di delapan kabupaten wilayah Papua Tengah.
Kedatangan Kajati Papua ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan di atas koridor transparansi dan akuntabilitas, serta langkah strategis untuk memperkuat pondasi hukum.
Meki Nawipa, mengatakan sebagai daerah otonomi baru (DOB), provinsi yang dipimpinnya ini memerlukan pengawalan hukum yang ketat guna mencegah potensi maladministrasi dalam pengelolaan anggaran negara.
Kehadiran jajaran Kejati Papua di ibu kota provinsi memberikan rasa aman bagi para pemangku kebijakan untuk mengeksekusi program kerja tanpa keraguan hukum.
“Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan iklim pemerintahan yang bersih serta berwibawa demi kesejahteraan seluruh masyarakat di wilayah Papua Tengah,” tegas Meki Nawipa menyambut kedatangan rombongan Kajati Papua, kemarin.
Keberhasilan pembangunan fisik harus selalu diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku secara nasional.
Nawipa menekankan bahwa bimbingan dari institusi Adhyaksa sangat diperlukan untuk membenahi berbagai sektor pelayanan publik yang masih dalam tahap transisi.
Pemprov Papua Tengah memandang Kejati bukan sekadar lembaga penegak hukum melainkan mitra konsultatif yang mampu memberikan arah kebijakan yang tepat.
Komunikasi yang intensif antara eksekutif dan yudikatif akan meminimalisir celah penyimpangan dalam pengadaan barang maupun jasa pemerintah.
“Kami berharap adanya arahan dan pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Papua agar komunikasi yang terjalin memperkuat pemerintahan yang bersih,” ucap Meki Nawipa.
Keseriusan dalam menjalin kolaborasi lintas lembaga ini terlihat dari kehadiran para bupati dari delapan kabupaten di lingkungan Provinsi Papua Tengah.
Para kepala daerah dari Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, dan Mimika menunjukkan komitmen kolektif untuk mendukung program strategis nasional.
Nawipa juga mengapresiasi loyalitas para pimpinan daerah yang hadir langsung untuk menyelaraskan visi pembangunan berbasis hukum.
Nabire sebagai jantung administrasi provinsi diposisikan sebagai rumah bersama yang harus dijaga stabilitasnya melalui kolaborasi unsur TNI, Polri, BIN, dan masyarakat.
Penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan menjadi syarat mutlak untuk menarik investasi masuk ke daerah otonomi baru ini.
“Kehadiran para bupati mencerminkan komitmen kuat untuk mewujudkan kerja sama lintas lembaga dalam mendukung pembangunan,” ucap mantan Bupati Paniai ini.
Kunjungan kerja Kajati Papua ke wilayah Papua Tengah diharapkan menjadi pemicu percepatan stabilitas keamanan dan hukum di tingkat lokal.
Koordinasi yang solid antarlembaga akan memudahkan penyelesaian sengketa lahan maupun konflik kepentingan yang sering menghambat proyek strategis daerah.
Kejaksaan Tinggi Papua memiliki peran vital dalam memberikan pertimbangan hukum bagi pemerintah daerah guna mengambil keputusan yang berisiko tinggi secara administratif.
Semua elemen masyarakat diajak untuk mendukung sinergitas ini agar visi Papua Tengah yang mandiri dapat segera terwujud dalam waktu singkat.
Kunjungan ini menandai babak baru koordinasi formal yang lebih dinamis antara penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan.
“Kami siap bekerja sama dengan Kejaksaan, TNI, Polri, dan seluruh elemen untuk mewujudkan Papua Tengah yang lebih baik,” tegas Meki Nawipa.
