Teks Foto: Suasana saat pelaksanaan Linsek RTRW 2026-2046 pada satu hotel di Jakarta. (ist)
Jakartarealtime.id – Pemprov Papua Tengah menggelar pertemuan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2026-2046.
Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Linsek) yang dibuka Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa tersebut, berlangsung di Jakarta pekan ini.
Turut hadir dalam pertemuan ini yakni, Kepala BPN RI, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Bapemperda DPR Papua Tengah, serta para kepala OPD Papua Tengah.
Gubernur Meki menyebut tahun 2026 sebagai momentum emas untuk meletakkan fondasi pembangunan yang kokoh hingga dua dekade mendatang.
Ia memastikan penataan ruang bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan strategi utama untuk menjawab tantangan global.
”Penataan ruang adalah instrumen utama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, namun tetap selaras dengan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan,” kata Meki Nawipa di Nabire, Rabu, (4/2/2026).
Meki menjelaskan bahwa draf RTRW ini merupakan hasil dari proses panjang yang melelahkan, mulai dari peninjauan kembali hingga sinkronisasi dengan kebijakan nasional terbaru.
Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah integrasi Tata Ruang Laut serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi amanat regulasi terkini.
Pada momen itu, Meki juga memaparkan sejumlah isu krusial yang menjadi tantangan besar di Papua Tengah seperti, ketimpangan antarwilayah dan rendahnya konektivitas antarkabupaten, aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang belum merata, angka kemiskinan yang masih tinggi di tengah besarnya potensi Sumber Daya Alam (SDA), serta perlindungan terhadap lingkungan hidup serta mitigasi potensi bencana.
“Kita punya SDA yang luar biasa, namun kualitas SDM dan akses pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah. RTRW ini didesain untuk menjembatani kesenjangan tersebut,” ungkapnya.
Pemerintahannya menurut Meki, telah mengakomodasi Lahan Baku Sawah (LBS) sebesar 95 persen dalam Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
“Angka ini melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 87 persen,” ucapnya.
Meki berharap forum lintas sektor ini menjadi tahap final untuk menyelaraskan kepentingan kementerian, lembaga dan daerah.
Dia mendorong agar persetujuan substansi dapat diterbitkan dengan cepat oleh Menteri ATR/BPN.
”Agar RTRW ini segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sehingga arah pembangunan kita jelas dan terukur,” tandasnya.
