Teks Foto: Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Papua Pegunungan Dolpinus Weya (Ketua Harian) dan lainnya. (ist)
Jakartarealtime.id – Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Papua Pegunungan, Dolpinus Weya (Ketua Harian), Leo Himan (Wakil Ketua III), dan Yulans F.Y. Wenda (Sekretaris) menggelar jumpa pers di Wamena, Sabtu, (23/11/2025) untuk membahas masalah:
- Minimnya BLK modern dan youth creative space
- Minimnya pelatihan berbasis industri
- Lemahnya akses beasiswa non-formal
- Ribuan sarjana Papua menganggur belasan tahun
KNPI menegaskan, tanpa lembaga khusus, bonus demografi pemuda Papua akan hilang dan berdampak pada sektor ekonomi hingga keamanan.
Tuntutan Konkret Kepada Presiden Prabowo
Maka Yulans Wenda menegaskan untuk itu, KNPI Papua Pegunungan menyampaikan empat tuntutan utama:
- Pembentukan KEP-SPP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- Fokus kerja komite untuk pemuda dan mahasiswa Papua di seluruh wilayah studi, termasuk luar negeri.
- Program strategis nasional pemuda, seperti pembangunan Youth Creative Center di enam provinsi Papua, pendirian BLK bertaraf internasional, pelatihan hard skill dan soft skill, serta pembentukan Startup Papua Fund.
- Kebijakan melalui Inpres/Perpres agar memiliki legalitas dan alokasi APBN khusus.
Pernyataan Pemimpin Pemuda Papua Pegunungan
Ketua Harian KNPI Papua Pegunungan, Dolpinus Weya, menegaskan bahwa pemuda harus diberi ruang lebih besar dalam perumusan kebijakan.
“Presiden jangan hanya mendengar elite. Pemuda harus menjadi motor penggerak pembangunan,” tambahnya.
Wakil Ketua III, Leo Himan, menambahkan perlunya regulasi kuat.
“Harus ada Inpres dan Perpres yang menempatkan pemuda sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam membangun SDM Papua,” tegasnya.
Ia menyebut bahwa KEP-SPP menjadi investasi negara, bukan sekadar kebijakan politis.
“Transformasi pemuda Papua tidak boleh lagi bergantung pada anggaran daerah yang terbatas,” ungkapnya.
Momentum Presiden Mengukir Sejarah
Himan menekankan, KNPI menilai bahwa pembentukan KEP-SPP akan menjadi tonggak sejarah baru bagi pembangunan manusia Papua.
“Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi pembangunan manusianya. Jika Presiden Prabowo membentuk KEP-SPP, maka untuk pertama kalinya pemuda Papua ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek,” pungkasnya.
