Jakartarealtime.id – Sudah empat tahun sejak revisi UU No. 02 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua dan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan melalui UU No. 22 Tahun 2022.
Namun hingga kini, perhatian terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan dan kesehatan masih belum jelas.
Meskipun triliunan rupiah anggaran Otsus-APBN telah dialokasikan ke Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, termasuk Papua Pegunungan, hasilnya masih tidak jelas.
Upaya mahasiswa dan intelektual Papua Pegunungan untuk memperjuangkan perhatian terhadap SDM pendidikan dan kesehatan masih belum membuahkan hasil yang signifikan.
Dalam beberapa kesempatan, Pemprov Papua Pegunungan telah menerima audiensi perwakilan mahasiswa, namun hasil akhirnya masih sama.
Tidak jelas dan terus terlihat aksi saling “baku tolak” antar pejabat instansi terkait dengan pihak gubernuran.
Padahal, hadirnya DOB Papua Pegunungan yang miskin prasayarat dan syarat bagi pemekaran suatu DOB, mestinya menjadi prioritas dalam pembangunan SDM terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Apalagi secara nasional, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masyarakat provinsi Papua Pegunungan sangatlah memprihatinkan, yaitu 54,43 persen (BPS: 2024) atau terendah se-Indonesia.
Benyamin Lagowan, salah satu intelektual Papua Pegunungan asal Wamena, mengkritik perhatian Pemprov terhadap SDM pendidikan dan kesehatan yang belum jelas.
“Pemprov mestinya memiliki grand design pembangunan pendidikan dan kesehatan yang konkret agar dengan itu mampu menghasilkan SDM berkualitas sebagai investasi masa depan tanah besar menuju arah kesejahteraan,” ucapnya, Kamis, (03/04/2025).
Lagowan juga mengingatkan bahwa jika Pemprov lebih fokus pada program-program seremonial dan hiburan, maka stagnansi IPM dan angka kesakitan, kecatatan, hingga kematian akan tetap tinggi dari waktu ke waktu.
“Masyarakat Lapago bisa bertanya: ada apa dibalik ini semua? Apakah masyarakat Papua Pegunungan ini sedang dan ingin dipertahankan dan dikelola dalam keterpurukan SDM terus?,” pungkasnya.
