Teks Foto: Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri. (ist)
Jakartarealtime.id – Gubernur Papua, Mathius D Fakhiri menegaskan Pemprov Papua tidak akan mengeluarkan izin baru pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit, khususnya yang berpotensi merusak struktur tanah dan lingkungan hidup di Bumi Cenderawasih.
Mathius meminta agar pernyataannya tidak disalahartikan atau dipelintir karena kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para gubernur dan bupati di seluruh Indonesia.
“Saya minta ini diluruskan dan ditulis dengan baik, arahan presiden itu bukan memerintahkan pembukaan kebun sawit baru, melainkan peralihan fungsi lahan,” tegas Mathius di Jayapura, Kamis (1/1/2026).
Ia menegaskan, kebijakan Pemprov Papua saat ini lebih difokuskan pada penataan ulang perkebunan sawit yang telah memiliki izin, terutama terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurut Mathius, perusahaan perkebunan sawit yang tidak aktif atau tidak memenuhi kewajiban akan dievaluasi secara menyeluruh.
Apabila ditemukan pelanggaran, izin usaha akan dicabut.
“Hingga 2025 sudah ada izin yang kami cabut karena tidak membayar kewajiban. Saya sudah perintahkan kepala dinas untuk segera menindaklanjutinya,” paparnya.
Lahan bekas perkebunan sawit yang izinnya dicabut, lanjut Mathius, tidak akan kembali dialihkan untuk pengembangan sawit.
Pemerintah daerah akan mengarahkan pemanfaatan lahan tersebut ke komoditas lain yang lebih ramah lingkungan, seperti kakao, sejalan dengan program Kementerian Pertanian.
“Saya mendapatkan bantuan bibit kakao dari Menteri Pertanian. Lahan-lahan PTP yang sudah lama tidak dikerjakan akan dimanfaatkan untuk peremajaan, bukan membuka sawit baru yang berisiko merusak tanah,” paparnya.
Selain pembatasan izin, Gubernur Papua juga mewajibkan perusahaan sawit yang masih beroperasi untuk membangun pabrik pengolahan di Papua.
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.
“Saya wajibkan perusahaan sawit yang sudah ada membangun pabrik di Papua, supaya tidak lagi mengirim CPO ke luar daerah dan masyarakat Papua mendapat manfaat langsung,” tandas Mathius.
