Teks Foto: Waket I DPRP, Herlin Beatrix Monim saat menghadiri penyerahan LHP Pemprov Papua. (ist)
Jakartarealtime.id – Wakil Ketua I DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Papua merupakan instrumen strategis dalam memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan Pemerintah Provinsi Papua.
Penegasan tersebut disampaikan Herlin Beatrix Monim dalam kegiatan penyerahan LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025, di Kantor BPK RI Perwakilan Papua, Kamis (15/1/2026) lalu.
“Pada kesempatan ini kita bersama-sama menerima Laporan Hasil Pemeriksaan terkait kepatuhan atas belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 dan 2025,” kata Monim.
Atas nama DPR Papua, Beatrix menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Papua atas pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dinilai profesional, independen, dan objektif.
Menurutnya, LHP yang diserahkan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi cerminan sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, serta seberapa efektif dan efisien anggaran digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
“LHP Kepatuhan dan Kinerja Keuangan ini menjadi bahan evaluasi bersama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR Papua, dasar perbaikan kinerja pemerintah daerah, serta pedoman tindak lanjut agar setiap rekomendasi BPK dilaksanakan secara tepat waktu dan bertanggung jawab,” paparnya.
DPR Papua, lanjut Monim, mendorong Pemerintah Provinsi Papua untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara serius, terukur, dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan DPR Papua akan terus menjalankan fungsi pengawasannya untuk memastikan seluruh rekomendasi tersebut benar-benar diimplementasikan demi perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Ke depan, DPR Papua berharap sinergi antara BPK, DPRP, dan Pemerintah Daerah terus diperkuat dalam semangat kemitraan yang konstruktif, guna mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kami berharap laporan hasil pemeriksaan ini menjadi pemicu peningkatan kinerja, disiplin anggaran, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang,” tandas Monim.
