Teks Foto: Kapal Dewi Iriana. (ist)
Jakartarealtime.id – Viralnya pemberitaan soal rusaknya lingkungan hidup akibat pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, membuat Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia angkat bicara.
Tak hanya itu, terbaru soal kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel dengan nama mirip dengan inisial Jokowi dan Iriana.
Bahlil membantah soal kapal yang diduga terkait Jokowi dan Iriana dalam pusaran tambang nikel di Raja Ampat.
“Itu enggak ada itu, di mana itu,” tutur Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/5/2025).
Bahlil juga membantah bahwa izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Raja Ampat dikeluarkan di era Jokowi.
Bahlil menegaskan, pemerintah sudah mencabut IUP dari empat perusahaan yang beroperasi di Kawasan Raja Ampat.
Keempat perusahaan tersebut adalah PT Kawei Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau Kawe; PT Mulia Raymond Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun; PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran; dan PT Nurham di Pulau Yesner Waigeo Timur.
Menurut Bahlil, izin usaha tambang dari empat perusahaan ini sudah keluar sejak 2004.
“Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Yang 4 IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah,” papar Bahlil.
Sebagai informasi, aktivitas penambangan di Raja Ampat menjadi sorotan oleh berbagai pihak.
Terbaru, banyak unggahan video yang viral di media sosial memperlihatkan keberadaan kapal-kapal yang dinarasikan sebagai pengangkut bijih nikel.
Yang jadi kontroversi, kapal-kapal tersebut memiliki nama mirip dengan inisial Jokowi dan mantan Ibu Negara.
Berdasarkan laman Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan (Ditkapel Kemenhub), ternyata memang benar ada kapal-kapal dengan nama lambung TB JKW Mahakam dan tongkang Dewi Iriana.
TB adalah singkatan dari tug boat, sebutan untuk kapal jenis kapal tunda.
Kapal ini digunakan khusus untuk menarik atau mendorong kapal lainnya, seperti kapal yang hendak berlabuh ke pelabuhan hingga kapal tongkang yang tidak memiliki mesin penggerak sendiri.
Dari penelusuran data pencarian kapal di situs Ditkapel Kemenhub, setidaknya ada delapan kapal yang bernama JKW Mahakam.
Namun demikian, kepemilikannya terafiliasi dengan empat perusahaan berbeda.
Rincian kapal dengan nama lambung mirip inisial Presiden ke-7 RI tersebut antara lain JKW Mahakam 1, JKW Mahakam 2, JKW Mahakam 3, JKW Mahakam 5, JKW Mahakam 6, JKW Mahakam 7, JKW Mahakam 8, dan JKW Mahakam 10.
Masih merujuk pada data yang diakses dari Ditkapel Kemenhub, beberapa kapal dengan nama JKW dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya (PSS).
Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT IMC Pelita Logistik Tbk (kode emiten: PSSI).
Kapal-kapal tersebut dimiliki oleh PT IMC Pelita Logistik Tbk, perusahaan publik yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak Desember 2017 dengan kode saham PSSI.
Perusahaan ini, sebelumnya bernama PT Pelita Samudera Shipping Indonesia, berbasis di Menara Astra, Jakarta.
Tidak terdapat nama Joko Widodo, Iriana, ataupun anggota keluarga mereka dalam daftar pemegang saham, jajaran direksi, maupun komisaris.
Nama ‘JKW’ pada kapal tersebut dijelaskan sebagai singkatan dari Jasa Konstruksi Wisma, dan bukan inisial dari Joko Widodo.
Sementara itu, nama ‘Dewi Iriana’ dinilai hanya sebagai kemiripan semata, tanpa kaitan langsung dengan Ibu Negara periode 2014–2024.
