Teks Foto: Massa simpatisan anggota NRFPB terdakwa kasus makar mengamuk hingga berujung ricuh di Kota Sorong. (ist)
Jakartarealtime.id – Pemuda bernama Maikel Welerubun (22) terkena tembakan saat simpatisan Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) menolak pemindahan 4 tahanan politik (tapol) kasus makar di Kota Sorong, Papua Barat Daya, yang berujung ricuh.
Keluarga korban keluarga korban, Jenis Ohoiner mengungkap ada peluru tajam di tubuh korban setelah operasi di Rumah Sakit Sele Be Solu.
Dia berharap polisi bisa mengungkap pelaku penembakan terhadap Maikel.
Peristiwa tersebut menimbulkan gelombang protes di wilayah tersebut.
Sebelumnya diberitakan, kerusuhan terjadi di beberapa titik di Sorong pada Rabu (27/8/2025) lalu.
Massa simpatisan menolak 4 anggota NRFPB, tersangka kasus makar, untuk dipindahkan dan menjalani sidang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Adapun empat tahanan politik tersangka kasus makar masing-masing berinisial AGG, PR, MS, dan NM.
Keempatnya diberangkatkan ke Makassar melalui Bandara Enuard Osok Sorong.
“Gerakan yang berlangsung di Sorong imbasnya terjadi di Manokwari. Kemarin sebelum ke Sorong, Ketika saya singgah sejam di Manokwari, saya menjumpai setidaknya lebih dari 11 titik bekas Bakaran api terjadi di sepanjang mulai Swis Bell Hotel sampai Pasar Sanggeng. Titik paling ramai sepanjang malam berlangsung di Amban Manokwari, dengan aksi bakar ban di Jalan Gunung Salju Amban,” kata Wego Pigai, Aktivis sekaligus Pemerhati HAM di Tanah Papua, Senin (2/9/2025).
Wego Pigai juga menceritakan jika Koordinator Chapter Amnesty Universitas Papua telah menerima laporan kejadian korban jiwa diduga akibat penembakan gas air mata ke rumah warga di kompleks Sanggeng dalam.
“Korban ini terjadi sejak gerakan muncul di Sorong merespon 4 tapol dipindahkan ke Makassar,” papar Wego Pigai.
Pemicu Gerakan Warga Sipil
Akibat peristiwa tersebut memicu gerakan warga sipil yang menentang kebijakan pemerintah.
Aksi demonstrasi marak hingga ke wilayah pelabuhan.
“Hasil pertemuan forkopimda Provinsi Papua Barat Daya (PBD), secara tertutup pada 26 Agustus 2025, adanya pemindahan 4 tahanan politik organisasi Negera Republik Federal Papua Barat (NRFPB) diduga menjadi pembahasan didalamnya. Dugaan itu ditolak dari Gubernur Papua Barat Daya. Sayangnya pertemuan tersebut tertutup dan misteri untuk mendapatkan informasi secara pasti meskipun gubernur membeberkan, agenda yang dibicarakan seputar koordinasi tapi isi koordinasinya tentang apa belum dijelaskan,” tegasnya.
Bahwa pemerintah PBD telah berdiri dari komitmennya untuk tidak kompromi dan tidak bersahabat menghirup aroma pergerakan NRFPB muncul dalam ruang lingkupnya.
“Kita tidak mengakui kelompok ini. Tidak ada ruang untuk mereka. Kita tidak beri tempat,” kata Elisa Kambu, Gubernur Papua Barat Daya dalam satu cuplikan video berdurasi 1.14 detik yang beredar di media sosial.
Pernyataan ini memperlihatkan sikap kebijakan pemerintah secara telanjang di hadapan publik.
Kegelisahan otaknya, pendekatan kebijakan bisa terbawa sampai pada tingkat penanganan dan peraktek kekuasaan yang otoriter, yang menendang keluar pendekatan-pendekatan dialogis dan humanis.
Daya penalaran kebijakan yang mempertimbangkan dan menyelamatkan hak-hak asasi, yang dapat mempengaruhi orang banyak kedepan oleh keputusan kebijakannya, justru mereduksinya oleh amarah dan tendensinya yang akan memerintahkan wataknya harus represif.
Anti Gerakan NRFPB sudah tampil dikepanya sejak mengonsumsi isi surat yang dilayangkan Sebelumnya.
Pada 14 April 2025 secara organisasi NRFPB menyurati beberapa instansi, kantor walikota Sorong, kantor Gubernur PBD, MRP BD, Ditpolairud Polda PBD, dan Polresta Sorong.
Surat tersebut berisikan Perundingan Damai dan Three Parties RTC.
Upaya yang dimunculkan itu justru menjadi sikap pemerintah dan aparat keamanan serta jumlah pihak lainnya mengklaim sebagai perwakilan dari masyarakat sipil yang terlibat dalam Forkompinda Papua Barat Daya.
Tidak saja sikap menolak tapi juga justru menjadi buronan forkopimda menanggapi mereka.
Puncaknya mereka yang diucapkan dan ditandai harus ditangkap, berhasil dijerat dengan tuduhan makar.
“Tapi mereka berada dalam pelukan warga sipil mendukung pergerakan NRFPB, tapi juga sebagai bagian dari anggota komunitas masyarakat suku bangsa Papua. Kesadaran kepemilikan mereka dalam kedudukan itu justru mamancing amarah yang terbawa kepada aksi demonstrasi selama mereka ditahan dan diproses hukum,” tegas Wego Pigai.
Warga sipil bersama Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Se-Sorong Raya (Solidaritas Pro Demokrasi) memunculkan pergerakan desakan untuk segera memenuhi hak-hak tahanan politik.
Bahkan aksi demonstrasi yang ke-13 mendesak batalkan pemindahan ke Makassar.
Tuntutan aspirasi itu diabaikan, meskipun salah satu tapol Maksi S berada dalam kesehatan yang ternggangu.
Keadaan Tapol tersebut telah disuarakan Solidaritas Pro Demokrasi pada 25 Agustus 2025.
Gerakan penolakan ini bisa jadi dalil tambahan selain represif berlebihan terhadap masa Demonstran protes pemindahan 4 tapol pada tanggal 27 Agustus 2025 di Sorong.
Dalil munculnya peningkatan kekuatan satuan polisi melalui penambahan jumlah pasukan.
Menurutnya terlihat posting LBH Papua melalui unggahan Facebook memperlihatkan adanya penambahan satuan polisi dari wilayah lainnya seperti diarahkan dari Papua Barat Manokwari pada tanggal 28 Agustus 2025.
Sejumlah aktivis pro demokrasi Aves Susim, Elisa Bisulu, Minggus Wafon, dan Dedi Goram ditangkap diduga secara sewenang-wenang.
Diduga ditangkap tanpa penunjukkan surat penangkapan.
Tak hanya itu, tahanan politik Papua, Sayang Mandabayang dan Aktivis Papua, FNMPP, Yan Manggaporo juga ditangkap.
“Represifitas aparat gabungan TNI/POLRI di sorong pada 27 Agustus 2025, telah menimbulkan 17 orang ditangkap, 10 orang ditembak, ODGJ dipukul, rakyat sipil dilempari batu oleh aparat, Pembela HAM Perempuan Papua diancam dengan alat tajam, rumah masyarakat dimasuki secara paksa tanpa surat, merusak properti masyarakat, ibu hamil dibentak aparat, lansia diancam ditangkap hingga mendapat todongan senjata,” jelasnya.
Kejadian itu berlangsung dalam kerangka Penegakkan Hukum atas kerusakan Kantor Gubernur, Kantor Walikota dan Kediaman Gubernur.
“Saya membaca kejadian yang terjadi di Sorong berdampak sampai di Manokwari, adalah akibat dari penalaran Kebijakan yang abai dan alergi terhadap pendekatan penyelesaian kasus-kasus termasuk menangani gerakan perlawanan menentukan nasib sendiri ataupun istilah lainnya terpisah dari Indonesia, dengan menerapkan pendekatan dialog sebagai instrumen dan metodenya untuk mendudukkan pradoksal terhadap kedudukan Papua dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Setidaknya ada unsur dialog yang diusulkan NRFPB untuk mengadakan dialog bersama Indonesia.
Pendekatan dialog ini bukan isu baru yang muncul.
“Sejak sebelum para tokoh-tokoh gereja seperti Pastor Neles Tebai dan kawan-kawan, termasuk tim lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, LIPI, yang kini berubah nama menjadi BRIN, telah menawarkan jalan penyelesaian masalah dengan pendekatan dialog,” ucapnya.
Bahkan sesekali pastor senior Amandus di mimbar suci Gereja menyerukan perdamaian, mengakhiri konflik TPNPB OPM dan TNI-POLRI, dengan menerapkan dialog antara organisasi gerakan politik yang merepresentasi bangsa Papua dan Indonesia.
“Selama dialog belum tercapainya, pergerakan perlawanan secara radikal dan intensitas perlawanan justru akan semakin meningkat. Apalagi ruang-ruang akses Kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat disumbat dengan peraktek represifitas dan kebijakan pemerintah yang mendukungnya sementara mengabaikan aspirasi warga sipil. Justru mengajak mereka mengambil ruang-ruang perlawanan bergabung dengan sayap militer Papua. Misalnya membaca biografi perlawanan datang dari Arnold Kocu pemimpin TPNPB OPM Sorong Raya dan Egianus Kogoya di Ndugama,” pungkasnya.
