Teks Foto: Wamendagri, Ribka Haluk. (ist)
Jakartarealtime.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk mengimbau Pemda Provinsi Papua Pegunungan untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional.
Beberapa program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan Sekolah Rakyat.
“Kami ingin memastikan apakah program ini sudah sampai ke pemerintah daerah atau belum. Itu tugas Kementerian Dalam Negeri,” ucap Ribka Haluk, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama Kemendagri di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Selasa (29/7/2025).
Ia menegaskan pentingnya dukungan kepala daerah dan wakil kepala daerah terhadap program strategis nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-undang tersebut juga mengatur sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak mendukung pelaksanaan program strategis nasional.
“Ada konsekuensi yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah,” ucap Ribka.
Ribka menekankan bahwa program strategis nasional tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari pemda.
Oleh karena itu, program yang disusun oleh kepala daerah seharusnya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ia juga mengimbau kepala daerah agar menginstruksikan jajarannya, seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Kemendagri pun turut melakukan review terhadap dokumen perencanaan yang disusun daerah demi memastikan keselarasan tersebut.
Menurut Ribka, pemda akan memperoleh banyak keuntungan apabila program yang dirancang sejalan dengan pusat.
Salah satunya adalah alokasi anggaran yang sudah disediakan pemerintah pusat untuk mendukung program strategis nasional.
“Saya ingin supaya program kami benar-benar terkoneksi dengan pemerintah pusat. Kalau terkoneksi, dana itu bisa tersedia untuk kita,” papar Ribka.
Dalam kesempatan itu, Ribka juga menyoroti pentingnya memperhatikan pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebutkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Target tersebut merupakan akumulasi dari seluruh kontribusi daerah, termasuk Provinsi Papua Pegunungan.
Selain itu, Ribka turut menyinggung pentingnya pengendalian inflasi daerah yang berdampak langsung pada harga barang dan jasa.
Menurutnya, salah satu penyebab inflasi adalah tingginya biaya distribusi bahan pangan.
Karena itu, Ribka mendorong adanya kebijakan subsidi transportasi distribusi bahan pangan agar harga tetap terkendali.
Sebagai informasi, rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Wakil Gubernur Ones Pahabol, para bupati se-Papua Pegunungan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Pada kesempatan itu, Wamendagri Ribka bersama para kepala daerah juga berdialog membahas berbagai persoalan strategis yang dihadapi Papua Pegunungan.
