Teks Foto: Pemprov Papua Tengah Perketat Disiplin dan Evaluasi Tunjangan Penghasilan Pegawai. (ist)
Jakartarealtime.id – Pemprov Papua Tengah kembali mempertegas komitmen kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) dalam apel gabungan yang digelar di halaman Kantor Gubernur, kompleks Bandara Lama Nabire, Senin (2/2/2026).
Selain penegakan disiplin, momentum ini menjadi titik awal akselerasi program pembangunan menjelang satu tahun masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur.
Staf Ahli II Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Lembaga Pembangunan Setda Papua Tengah, Herman Kayame, yang bertindak sebagai pembina apel, menyatakan tahun 2026 merupakan periode krusial.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan untuk bergerak cepat mengimplementasikan visi dan misi kepala daerah secara terintegrasi.
“Seluruh OPD harus bergerak cepat. Seluruh program dan kebijakan yang dijalankan pada tahun ini harus selaras dengan visi maupun misi kepala daerah,” ujar Herman di hadapan ratusan ASN yang memadati lokasi apel pagi.
Herman juga menyoroti pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selama ini dinilai belum optimal dampaknya terhadap produktivitas.
Ia menegaskan bahwa TPP bukan merupakan hak rutin yang diberikan tanpa prasyarat, melainkan bentuk apresiasi atas kinerja, risiko kerja, dan integritas.
Pemerintah Provinsi telah menetapkan sejumlah indikator utama penilaian TPP, di antaranya prestasi kerja, beban kerja, kepatuhan pelaporan LHKPN/LHKASN, hingga tingkat kehadiran.
Herman mengakui, lemahnya kedisiplinan saat ini menjadi hambatan utama dalam mengoptimalkan serapan kinerja melalui instrumen tunjangan tersebut.
“Penegakan disiplin akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah sepanjang tahun ini,” tegasnya.
Sebagai bagian dari evaluasi capaian kerja, Pemprov Papua Tengah dijadwalkan menggelar sarasehan pada 20 Februari 2026.
Agenda ini bertepatan dengan refleksi satu tahun masa kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur guna mengukur sejauh mana efektivitas pelayanan publik di provinsi baru tersebut.
“Ini adalah momen kita bersama untuk melihat sejauh mana pengabdian kita bagi masyarakat Papua Tengah,” tandasnya.
Langkah ini diharapkan mampu mengubah budaya kerja birokrasi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah tersebut.
