Jakartarealtime.id – Peristiwa mencekam dan mengerikan menyelimuti Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, akibat konflik horizontal antar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya nomor urut 1 dan 2 di Pilkada 2024 lalu.
Buntut dari pesta demokrasi tersebut hingga kini belum berakhir hingga menyebabkan 12 tewas dan ratusan luka-luka diantara dua kubu pendukung palson.
Tak hanya itu, rumah-rumah warga pun jadi korban pembakaran sehingga menambah situasi yang tidak kondusif.
Peristiwa tersebut menimbulkan keprihatinan dan duka mendalam bagi masyarakat Papua.
Para tokoh masyarakat, tokoh pemuda hingga tokoh adat pun angkat bicara terkait peristiwa berdarah tersebut.
Hanok Herison Pigai yang merupakan Tokoh Intelektual Muda dan Direktur Yapkema Papua, mendesak Gubenur Papua Tengah, Meki Nawipa dan jajarannya segera turun tangan menangani konflik tersebut.
“Ini ibu-ibu dan anak-anak sudah mengungsi semua karena merasa tidak aman kalau terus-terusan bentrok diantara dua pendukung Paslon Bupati itu, sebab ini bukan hal kecil, kalau didiamkan berlarut-larut bisa merembet kemana-mana akibatnya,” kata Hanok Herison Pigai, Kamis (10/4/2025).
Hanok menjelaskan akibat kerusuhan tersebut dampak ekonomi pun kian terjadi secara signifikan sehingga masyarakat sangat dirugikan.
“Aktivitas lumpuh, kegiatan perekonomian di Kabupaten Puncak Jaya terganggu dan dampaknya ke wilayah lain juga di sekitarnya. Jadi saya harap Pak Gubenur dan jajaran segara bertindak melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang bertikai, ajak masyarakat atau tokoh adat, tokoh pemuda setempat dan aparat-aparat terkait lainnya agar konflik ini berakhir dengan nyaman dan damai,” papar Hanok Herison Pigai.
Sebagai orang asli Papua, Hanok mengatakan konflik bisa direda dengan mengadakan kesepakatan damai antar dua pasangan calon-calon bupati.
“Dua paslon menjadi aktor utama dan para tokoh dua belah pihak harus di hadirkan, dimusyawarakan semuanya, keinginan nya apa dan bagaimana solusi terbaiknya,” tegasnya.
Hingga kini para pengungsi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Para pengungsi sudah kesusahan, tidak bisa cari makan, lapar dan banyak warga sakit akibat perang,” tegasnya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi mampu menyelesaikan masalah internal tersebut dengan baik.
“Kami Berharap Pemerintah Provinsi bisa selesaikan karena ini dampak dari kebijakan pusat tentang pilkada serentak, apalagi Papua dengn sistem noken berpotensi mengakibatkan banyak masalah,” jelasnya.
Seperti diketahui, sistem noken juga disebut sistem ikat yang merupakan sebuah sistem pemilihan umum yang digunakan khusus untuk sejumlah kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
“Banyak pihak berharap sistem noken harus di hapus, pakai UU nasional saja. Jangan ada kekhususan bagi Papua,” tegasnya.
Menurutnya konflik tersebut tentunya bisa di selesaikan kalau kedua kandidat bupati bisa berdamai.
“Saya berharap Pemerintah Provinsi harus berani memfasilitasi dua pihak untuk membuat kesepakatan berdamai. Ini implikasi dari Agenda Pemerintah oleh karena itu pemerintah wajib menyelesaikan ini segera, jangan menunda karena sudah sangat banyak korban nyawa maupun material, utamakan dulu keselamatan manusia,” pungkas Hanok Herison Pigai.
