Teks Foto: Pembukaan Workshop Diseminasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). (ist)
Jakartarealtime.id – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, mengelar workshop diseminasi data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN), melalui aplikasi SEPAKAT, di Hotel Memberamo, Kota Sorong, Jumat, 29 Januari 2026.
Kegiatan ini diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat daya Suardi Thamal, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu.
Suardi mengatakan workshop ini memiliki peran strategis karena selama ini masih banyak program dan kegiatan pemerintah yang belum sepenuhnya berbasis data.
Akibatnya, pelaksanaan program kerap tidak tepat sasaran dan hasilnya kurang maksimal.
“Workshop ini sangat penting karena menyangkut data tunggal sosial ekonomi nasional. Kita tahu, setiap program dan kegiatan seharusnya berbasis data. Selama ini masih banyak kegiatan yang dilaksanakan tanpa data yang akurat, sehingga hasilnya tidak maksimal,” tegasnya.
Ia berharap melalui workshop dan diseminasi ini, seluruh stakeholder yang hadir dapat memberikan data yang benar-benar sesuai dengan kondisi riil, bukan sekadar data formalitas.
Data yang valid dan terintegrasi diyakini akan sangat membantu pemerintah, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan di Papua Barat Daya.
“Kita masih termasuk daerah dengan angka kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi. Dengan adanya satu data yang valid dan terintegrasi, upaya penanganannya akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Dirinya juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah.
Melalui integrasi data lintas sektor, pemerintah daerah diharapkan tidak lagi mengalami perbedaan data dalam perencanaan program.
“Dengan satu data ini, tidak ada lagi data yang berbeda-beda saat kita akan membuat kegiatan. Kita harus menghilangkan ego sektoral dan ego pribadi. Data tidak boleh ditutup-tutupi, tapi harus terbuka karena ini menyangkut kepentingan publik,” ucapnya.
Sementara itu Sekretaris Baperida PBD, Fransiskus Krimadi menjelaskan bahwa selama ini, pemerintah daerah menghadapi kendala serius dalam proses perencanaan akibat perbedaan dan ketidaksinkronan sumber data.
Meski data tersedia, namun kerap dinilai tidak valid dan tidak mendapat persetujuan dalam proses perencanaan.
“Kami selalu melakukan perencanaan, tetapi sering kesulitan pada data. Data ada, namun tidak valid dan bahkan tidak disetujui saat proses perencanaan,” papar Fransiskus Krimadi.
Sebelumnya, terdapat tiga sumber data utama yang digunakan secara terpisah, yakni Data P3KE dari Kementerian PMK, DTKS dari Kementerian Sosial, serta data hasil riset dari Bappenas.
Ketiga data tersebut tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan daerah dalam mengakses dan menggunakannya secara optimal.
Namun pada tahun 2025, melalui kebijakan Satu Data Indonesia, seluruh sumber data tersebut disatukan dan kini hadir dalam bentuk data tunggal yang digunakan secara nasional.
Data ini bersifat by name by address dan telah terintegrasi dengan data kependudukan dari Dukcapil, BPS, serta sistem sosial ekonomi nasional.
“Sekarang semua data itu sudah dijadikan satu. Datanya lengkap, by name by address, dan sudah terintegrasi. Seluruh data kemiskinan kini masuk dalam DTSEN,” paparnya.
Dengan penerapan data tunggal ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih tepat sasaran, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
