Teks Foto: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil PMK Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai. (ist)
Jakartarealtime.id – Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Dukcapil PMK) Papua Tengah, secara aktif menggelar sosialisasi pendaftaran penduduk.
Kegiatan ini fokus menyasar masyarakat di Distrik Yaro, Kabupaten Nabire, sebagai bagian dari program pelayanan publik.
Bersamaan dengan sosialisasi, pelayanan rekam cetak dokumen administrasi kependudukan juga turut disediakan langsung di lokasi.
Tujuan utama dari sosialisasi ini pemenuhan kebutuhan dasar administrasi kependudukan bagi warga.
Selain itu, inisiatif ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi mendalam mengenai betapa pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil PMK Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, dalam siaran persnya.
Albertus Iyai menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi erat dan strategis dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire.
“Kerjasama ini dibentuk untuk memastikan pelayanan optimal dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat setempat tanpa hambatan. Inisiatif gabungan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi warga dalam melengkapi administrasi kependudukan mereka,” kata Albertus Iyai.
Layanan Komprehensif Dukcapil untuk Memenuhi Kebutuhan Dokumen Warga
Dalam rangkaian sosialisasi pendaftaran penduduk ini, Dukcapil Papua Tengah tidak hanya berfokus pada pemberian edukasi.
Mereka juga menyediakan layanan langsung yang komprehensif untuk perekaman dan pencetakan berbagai dokumen penting.
Layanan ini mencakup Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), akta kelahiran, serta Kartu Identitas Anak (KIA) yang sangat dibutuhkan.
Selain dokumen individu, warga juga diberikan kemudahan untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) langsung di lokasi kegiatan.
Albertus Iyai secara tegas menekankan pentingnya kepemilikan dokumen-dokumen tersebut bagi setiap individu.
Ia mengutip, “Kami terus mengajak masyarakat untuk dapat memiliki kartu keluarga, KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya karena setiap layanan publik dibutuhkan KTP sebagai identitas diri.”
Ajakan ini memiliki dasar yang kuat, mengingat KTP-el berfungsi sebagai identitas diri yang esensial dan diakui secara hukum.
Keberadaannya sangat dibutuhkan dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari perbankan hingga kesehatan.
Oleh karena itu, pelayanan terpadu yang disediakan ini sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.
Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan hadirnya layanan langsung, diharapkan tidak ada lagi warga yang kesulitan mengurus administrasi kependudukan.
Ini juga mempermudah proses pendataan penduduk secara akurat dan valid.
Urgensi Data Kependudukan dan Pendataan Khusus Orang Asli Papua
Sekretaris Dinas Dukcapil PMK Papua Tengah, Yeremias Mote, turut menyoroti urgensi kepemilikan dokumen kependudukan yang valid.
Menurutnya, data ini krusial untuk mengetahui jumlah pasti penduduk yang tinggal di wilayah tersebut secara akurat.
Akurasi data kependudukan menjadi fondasi penting bagi perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan tepat sasaran di masa depan.
Lebih lanjut, Yeremias Mote menjelaskan bahwa pendataan ini juga memiliki tujuan spesifik yang sangat penting.
“Tetapi juga untuk mengetahui jumlah penduduk Orang Asli Papua (OAP) khususnya di Kabupaten Nabire,” tegasnya.
Informasi demografi ini vital untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak dan relevan bagi masyarakat OAP.
Setelah sesi sosialisasi yang informatif, kegiatan dilanjutkan dengan pelayanan langsung pencetakan dokumen.
Warga yang sebelumnya belum memiliki administrasi kependudukan dapat segera mencetak KTP-el, KK, akta kelahiran, dan dokumen lainnya.
Proses ini dirancang untuk memastikan setiap warga memiliki identitas resmi dan terdaftar secara sah dalam sistem kependudukan.
Upaya ini merupakan bagian integral dari program pemerintah daerah untuk mewujudkan tertib administrasi.
Dengan demikian, semua warga negara memiliki hak dan akses yang sama terhadap pelayanan publik.
Kehadiran Dukcapil di Distrik Yaro ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat pedalaman.
