Teks Foto: Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni. (ist)
Jakartarealtime.id – KPK mengatakan seluruh pemerintah daerah di Papua masih berada di zona merah untuk capaian Monitoring Center of Prevention (MCP).
Hal ini terkuak saat rapat koordinasi program pemberantasan tindak pidana korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan triwulan II tahun 2025 antara Pemerintah Provinsi Papua dan Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Kantor Gubernur, Kamis (10/7/2025).
Kasatgas V2 Korsup KPK RI, Nurul Ihsan Al Huda menyatakan perlunya komitmen yang kuat dari kepala daerah dan seluruh jajarannya untuk melakukan percepatan perbaikan.
“Tahun lalu, Pemprov Papua sempat keluar dari zona merah, namun kini kembali menurun,” tegasnya.
Disebutkan bahwa capaian tertinggi MCP di Papua ada pada tingkat provinsi dengan nilai 73 persen.
Namun, capaian terendah tercatat di Kabupaten Waropen yang hanya mencapai 9 persen.
Menurutnya, capaian MCP yang rendah menandakan masih lemahnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
“MCP hanya salah satu indikator, meski nilainya 100 persen, namun tidak menjamin tidak ada penyimpangan. Maka selain pencegahan, perlu juga penindakan dan pendidikan antikorupsi,” paparnya.
Sementara Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan dan tindak pidana korupsi.
“Pemberantasan korupsi tidak hanya dengan penindakan, tapi juga pencegahan. Kita ingin menutup semua ruang terjadinya korupsi,” tegas Agus Fatoni.
Selain melalui program MCSP, Fatoni juga menyoroti penertiban dan optimalisasi aset daerah.
Dirinya meminta kepada seluruh jajaran di tingkat kabupaten dan kota untuk memberikan atensi terhadap perbaikan tata kelola aset, termasuk pemanfaatannya.
“Begitu juga termasuk penyelenggaraan aset dari provinsi induk, dari Papua ke provinsi, kabupaten kota juga perlu kita selesaikan. Saya mendengar informasi Papua Tengah sudah 100%, kita harapkan Papua Selatan dan Papua Pegunungan segera tuntas tahun ini,” paparnya.
Ia mendorong agar pemerintah daerah melakukan terobosan inovasi, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah yang diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Seluruh jajaran, pemerintah provinsi, OPD yang mempunyai sumber pendapatan, yang mempunyai target pendapatan agar diperhatikan betul untuk bisa mengoptimalkan ini,” tandasnya.
