Kemhan Bantah soal Pembangunan Pangkalan Militer Rusia di Papua, Tuding Politik Adu Domba

Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin. (ist).

Jakartarealtime.id – Kementerian Pertahanan (Kemhan) menuding ada pihak yang ingin mengadu domba Indonesia dengan isu pendirian markas atau pangkalan militer Rusia di Papua.

Terlebih berita tersebut viral dan menjadi sorotan masyarakat Indonesia.

Kepala Biro Info Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menegaskan tidak ada rencana pemerintah Indonesia untuk membangun markas militer Rusia di Papua.

Pasalnya, Frega menegaskan hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional yang kini tengah dibangun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Hal itu tentu saja kontraproduktif dengan kepentingan nasional Indonesia,” katanya di Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Frega juga menduga ada pihak yang ingin mengadu domba Indonesia dengan negara lain dengan membuat wacana pendirian markas militer Rusia di Papua.

“Apalagi saat ini kan visi pemerintah adalah membangun mensejahterakan rakyat dan ketika ada isu-isu polemik dari hal-hal kecil yang, saya tidak tahu mungkin ada pihak-pihak ingin mengadu domba atau ingin yang memunculkan masalah itu, akhirnya jadinya timbul kegaduhan,” tegasnya.

Bahkan, menurutnya, kegaduhan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di luar negeri.

“Jadi bukan kegaduhan secara domestik tapi kegaduhan dari luar negeri. Kemarin beberapa media khususnya dari media asing menghubungi saya,” tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah media internasional memberitakan bahwa Federasi Rusia telah meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menjadikan Lanud Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat-pesawat militer Rusia.

Permintaan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025 lalu, dengan maksud menempatkan pesawat-pesawat jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.

Muncul kabar Rusia mengincar pangkalan udara di Biak, Papua.

Kementerian Pertahanan RI secara tegas menyampaikan informasi tersebut tidak benar.

Kabar itu diberitakan oleh media asal Australia, ABC.

Situs web militer Amerika Serikat bernama ‘Janes’ melaporkan kalau Rusia sudah mengajukan permintaan resmi untuk menempatkan pesawat militernya di Pangkalan Angkatan Udara Manuhua di Biak Numfor, Provinsi Papua.

Diberitakan juga, pada tahun 2017, Rusia pernah menerbangkan dua pesawat pengebom berkemampuan nuklir dalam misi patroli dari pangkalan tersebut yang tampaknya merupakan latihan pengumpulan intelijen.

Kabar penempatan pesawat militer Rusia di Indonesia menimbulkan kecemasan bagi Australia.

Terlebih jaraknya tidak jauh dengan Australia.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan kepada wartawan jika pemerintah Australia tengah mencari informasi lebih lanjut dari pihak Indonesia.

Penny juga mengatakan Rusia adalah ‘kekuatan disruptif dan Presiden Putin ingin memainkan peran itu’.

“Kami dari pihak pemerintah mencoba untuk mengonfirmasi laporan tersebut dan untuk mengetahui apakah laporan tersebut akurat atau tidak dan seperti apa status permintaan Rusia tersebut,” katanya.

Menteri Pertahanan Richard Marles juga mengatakan Australia sudah ‘berkomunikasi’ dengan Indonesia terkait laporan tersebut.

Namun pemerintah Indonesia belum menanggapinya secara resmi.

Berdasarkan sumber pihak ABC di Jakarta menyampaikan kecil kemungkinan Indonesia mengabulkan permintaan Rusia.

Dijelaskan hal itu akan membahayakan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri yang sudah lama berlaku.

Malcolm Davis dari Australian Strategic Policy Institute mengatakan kepada ABC jika Indonesia dapat menolak permintaan dari Rusia.

“Belum ada kesepakatan yang tuntas, dan mungkin akan gagal,” katanya.

“Australia, Jepang, dan Amerika akan menekan Indonesia untuk mengatakan tidak,” kata Malcolm.

Pemimpin Oposisi Australia Peter Dutton mengatakan akan menjadi ‘kegagalan hubungan diplomatik yang fatal’ jika pemerintah Australia tidak mendapat ‘peringatan sebelumnya’ tentang permintaan tersebut sebelum dipublikasikan.

“Ini adalah perkembangan yang sangat, sangat meresahkan dan dugaan bahwa entah bagaimana Rusia akan memiliki beberapa aset mereka yang berbasis di Indonesia hanya dalam jarak yang dekat dari, tentu saja, bagian utara negara kita,” kata Peter.

“Kita perlu memastikan pemerintah menjelaskan dengan tepat apa yang telah terjadi di sini.”

Ketika ditanya apa “pesannya” kepada Presiden Putin, Peter menjawab: “Ia (Rusia) tidak diterima di kawasan kami.”

“Kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan orang Indonesia. Saya sudah bertemu dengan presiden, baik saat ia menjadi menteri pertahanan maupun saat ia menjadi presiden terpilih. Prabowo adalah teman baik Australia,” katanya.

“Namun pesan saya kepada Presiden Putin adalah kami tidak memiliki nilai-nilai yang sama dengan Presiden Putin, dan kami tidak menginginkan kehadiran militer dari Rusia di wilayah kami,” tambahnya.

PM Anthony Albanese tidak mengatakan kapan pemerintah mengetahui tentang permintaan yang dilaporkan tersebut tetapi mengatakan mereka masih menggali informasi.

“Yang kami lakukan adalah klarifikasi yang tepat, begitulah cara menangani hubungan internasional,” pungkasnya.