Teks Foto: Anggota Komisi IV DPR Papua Tengah, Henes Sondegau meninjau lokasi konflik di Kabupaten Intan Jaya. (ist)
Jakartarealtime.id – Hingga hari ini, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah masih belum aman, akibat konflik bersenjata antara pihak keamanan dan kelompok bersenjata masih terus terjadi.
Bahkan tangisan dan harapan rakyat pun masih terus mengalir deras di daerah ini.
Seakan tidak ada titik terang untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan yang ada.
Menyikapi kondisi itu, Anggota Komisi IV DPR Papua Tengah, Henes Sondegau mengatakan, sebagai putra asli Intan Jaya sangat berduka, dan empati dengan kondisi yang ada.
“Terutama kepada setiap korban jiwa, dan warga sipil yang terluka, serta masyarakat yang terdampak,” tegas Henes, Sabtu, (18/10/2025).
Menurut dia, rasa trauma hingga ketakutan, dan kehilangan yang dirasakan masyarakat Intan Jaya bukanlah hal ringan.
“Tapi itu luka kolektif yang harus segera disembuhkan, untuk itu perlindungan terhadap warga harus menjadi prioritas utama konstitusi negara, dan standar HAM yang mengamanatkan bahwa, warga sipil terutama ibu-ibu, anak-anak, tokoh agama, dan masyarakat adat, tidak boleh menjadi korban dalam konflik,” tegasnya.
Henes juga meminta agar, setiap tindakan keamanan yang dilakukan di daerah tersebut, harus dengan prinsip profesionalisme, proporsionalitas, dan kehati-hatian, agar tidak terjadi kesalahan yang memperparah penderitaan masyarakat.
Dia juga mendesak, aparat keamanan, dan kelompok bersenjata hentikan segala bentuk eskalasi kekerasan.
Menurut dia, dengan penambahan pasukan tanpa koordinasi yang jelas, dan tidak memperhatikan kondisi lapangan hanya akan memperpanjang penderitaan.
“Konflik yang terus-menerus seperti ini justru merusak rasa aman, dan memperparah ketidakstabilan sosial,” ungkapnya.
Legislator Partai NasDem itu juga minta pemerintah pusat dan daerah harus segera mempertimbangkan penarikan sementara atau pengurangan kehadiran pasukan keamanan di Intan Jaya.
Kemudian juga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tatanan operasi, komando, prosedur dan teknik pengendalian keamanan, apakah itu sesuai kaidah hukum, dan hak asasi manusia atau tidak.
Lalu perlu dilakukan dialog damai yang melibatkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, serta tokoh masyarakat adat, agama, maupun perwakilan masyarakat yang terkena dampak yang difasilitasi secara netral, maupun transparan agar, kepercayaan bisa dibangun kembali.
Sesudah semua tahapan dilakukan, maka perlu juga ada dukungan pemulihan sosial, dan psikologis trauma masyarakat, karena mereka membutuhkan perhatian serius seperti, layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan, dan infrastruktur yang rusak.
“Pemerintah harus tanggap darurat, menyediakan bantuan pangan, obat, tempat tinggal, dan perlindungan mendesak bagi yang terusir atau mengungsi,” ucapnya.
Selain itu Henes juga menegaskan, setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kehilangan jiwa karena kelalaian, serta kerusakan harta benda warga yang terjadi di Intan Jaya, harus diusut tuntas.
Kemudian, aparat penegak hukum harus bertindak transparan serta akuntabel, dan tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang yang dibiarkan atau ditutupi.
Dia juga percaya, masyarakat Intan Jaya memiliki kekuatan, ketabahan, dan harapan yang besar untuk bangkit kembali.
“Saya berkomitmen untuk memperjuangkan agar pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi efektif untuk membangun kembali rasa aman, memulihkan layanan sosial, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan adil sehingga rakyat Intan Jaya tidak hanya bertahan, tapi maju,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat, Henes pun menyerukan kepada semua pihak untuk menghentikan kekerasan, bangun perdamaian, rawat trauma, dan kembalikan hak dasar masyarakat untuk hidup dengan aman, bermartabat, dan sejahtera.
“Intan Jaya bukanlah medan konflik; Intan Jaya adalah tanah kehidupan yang layak dijaga,” pungkasnya.
