Teks Foto :
Politisi Partai Golkar Papua, Yance Mote. (ist)
Jakartarealtime.id – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengaku heran pertumbuhan ekonomi Papua Tengah menjadi yang terburuk di Indonesia pada kuartal I-2025.
Padahal, pendapatan asli daerahnya paling cepat terkumpul se Indonesia sampai dengan posisi Mei 2025.
Saat Rapat Zoom Live di YouTube (Rapat Zoom) MEDAGRI tentang pengendali inflasi tahun 2025 di Aula Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti, soal Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Tengah yang dianggap terburuk diseluruh Indonesia.
“Justru minus 25,53% pada kuartal I-2025, jadinya provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terburuk se Indonesia, yang lebih menyedihkan dan pertanyaan besar kita ini minus 25,93%, padahal pendapatannya paling tinggi,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025, Senin (26/5/2025).
Tito mengatakan, total realisasi penerimaan asli daerah Papua Tengah per Mei telah mencapai 48,71%.
Namun, belanja daerahnya menjadi yang terburuk di antara 38 provinsi di Indonesia, yakni baru terealisasi sebesar 9,11%.
Kondisi ini kata Tito menandakan, uang daerah Papua Tengah hanya tersimpan di bank, tidak dibelanjakan kepala daerahnya untuk mendorong ekonomi masyarakat.
“Angka pendapatannya itu 48,71%, nomor satu pendapatannya, hampir 50% sampai Mei ini target pendapatan APBD nya, tapi belanjanya baru 9%, artinya uang nya disimpan di bank,” ucap Tito.
Oleh sebab itu, Tito pun meminta Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa segera membelanjakan uang daerahnya untuk pembangunan.
Tanpa belanja daerah, ia pastikan ekonomi tak akan bisa bergerak dan mencapai pertumbuhan yang tinggi.
“Ini saya minta Pak Gubernur, saya tahu orang pintar juga ini Pak Meki, mantan Bupati Paniai, mantan pilot, sekolahnya pernah di luar negeri. Ini tugas Pak Meki, kerja keras dorong belanjanya jangan 9%, ini sudah bulan Mei,” tegas Mendagri.
Selain itu, Politisi Partai Golkar Papua, Yance Mote, sepakat dengan apa yang disampaikan Mendagri.
“Kita sebagai orang asli Papua cukup malu kalau pemimpin kita sampai ditegur begitu oleh Pemerintah Pusat,” terang Yance.
Karena itu, Pemprov Papua Tengah harus segera merealisasikan penyerapan anggaran.
Salah satunya, menurut Yance, membuka proses tender pengadaan barang dan jasa serta proyek-proyek penunjukan langsung bisa dijalankan.
“Benar apa yang dikatakan Mendagri, percuma anggaran banyak di kas daerah tapi tidak terserap pada pembangunan daerah. Dana tersebut harus digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan diendapkan begitu saja,” terangnya.
Dia menegaskan, tidak ada perlombaan banyak-banyakan uang dalam kas daerah di pemerintah daerah, tapi bagaimana dana yang dimiliki bisa menggerakkan perekonomian daerah dan berdampak pada pembangunan.
“Itu yang disebut pemerintah daerah yang memberi dampak positif bagi kemajuan daerah,” tandasnya.
