Teks Foto: Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan Olivia Koneng saat memberikan sambutan. (ist)
Jakartarealtime.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Papua Selatan menggelar Rapat Koordinasi Program Prioritas dan Pendampingan Implementasi Program Wajib Belajar 13 Tahun Tahun 2025.
Kegiatan ini juga membahas strategi penanganan anak tidak sekolah serta langkah-langkah memperluas akses pendidikan di seluruh kabupaten wilayah selatan Papua.
Dalam sambutannya, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Olivia Koneng menyampaikan bahwa program wajib belajar 13 tahun merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dilanjutkan ke tingkat daerah.
“Program ini harus dijalankan secara kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar hasilnya maksimal,” kata Olivia Koneng, Senin (20/10/2025).
Rakor yang digelar selama dua hari ini diikuti oleh perwakilan dari Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.
Dalam rakor ini akan membahas progres pelaksanaan program, kendala di lapangan, serta solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi sejumlah kabupaten yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam pelaksanaan program wajib belajar.
“Kabupaten Mappi, Merauke, dan Asmat sudah menunjukkan progres yang luar biasa, Kami berharap Boven Digoel juga dapat mengikuti langkah tersebut,” ungkapnya.
Sebagai penutup, kegiatan ini resmi dibuka oleh perwakilan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan dengan harapan mampu memperkuat sinergi antar daerah.
