Teks Foto: Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo, Yonas Tota. (ist)
Jakartarealtime.id – Pemprov Papua Barat Daya mulai menyosialisasikan penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online dan perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi pengelola keuangan seluruh perangkat daerah (PD).
Perekaman TTE perdana telah dimulai dan akan dilanjutkan ke seluruh PD.
Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo, Yonas Tota menyatakan, bahwa kegiatan ini menyasar seluruh pejabat pengelola keuangan, termasuk bendahara pengeluaran.
“Target kami, semua pejabat pengelola keuangan memiliki TTE,” ucapnya.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Kominfo Statistik dan Persandian dengan BPPKAD Papua Barat Daya, digelar di Sorong, Senin (7/7/2025).
Sementara itu, Aryani Kabid Perbendaharaan dan Akuntansi Pelaporan BPPKAD mengatakan bahwa TTE merupakan bagian dari transformasi digital dokumen keuangan daerah.
“Melalui aplikasi e-signature, dokumen seperti SPPSPM dan SPD kini cukup diunggah dan ditandatangani secara elektronik,” tegasnya.
Ia menambahkan, TTE mendukung kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA).
Pejabat kini bisa memverifikasi dan menandatangani dokumen dari mana saja, termasuk melalui ponsel saat dinas luar.
Menanggapi isu keamanan, Yonas memastikan sistem TTE sudah dilengkapi pengamanan berlapis dan passphrase, sehingga aman digunakan.
Penerapan SP2D Online dan TTE diharapkan mempercepat birokrasi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung transparansi keuangan daerah.
