Teks Foto: Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Keluarga Berencana Papua Barat Daya, Dr. Netty Naomi Howay. (ist)
Jakartarealtime.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengirim 35 tenaga kesehatan (nakes) untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) agar lebih optimal.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian dan Keluarga Berencana PBD, Netty Naomi Howay di Sorong mengatakan para nakes terdiri dari dokter umum, bidan, perawat, dan petugas laboratorium, akan bertugas selama dua tahun di empat wilayah yang telah ditentukan.
“Penempatan tenaga kesehatan ini mencakup empat kabupaten yakni Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Raja Ampat,” tegas Netty Naomi Howay.
Menurut dia, bantuan Kemenkes ini merupakan bentuk perhatian pusat terhadap kondisi layanan kesehatan di Papua Barat Daya, khususnya untuk pemenuhan tenaga dokter dan petugas laboratorium.
“Kami mengapresiasi kebaikan pemerintah pusat karena telah menjawab kebutuhan kami,” ucapnya.
Dia menegaskan kehadiran nakes ini adalah murni bantuan dan Kemenkes RI sehingga pemerintah daerah tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun untuk proses penugasan.
Karena itu ia meminta para kepala puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten memanfaatkan mereka secara optimal dalam pemenuhan pelayanan kesehatan di empat kabupaten itu.
“Sehingga jangan ada alasan dana BOK habis lalu mereka dibiarkan. Itu tidak bisa diterima. Mereka harus dilibatkan dalam semua kegiatan layanan, terutama pelayanan primer,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pola pikir sebagian pejabat teknis yang enggan melibatkan tenaga kontrak pusat karena terbatasnya anggaran operasional.
“Justru ini menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem layanan kesehatan tanpa membebani APBD,” ungkapnya.
Program ini merupakan bagian dari penugasan individu dalam skema Nusantara Sehat, program strategis Kemenkes yang terus berjalan hingga saat ini.
Karena itu dia berharap kepada anak-anak asli Papua yang lulusan Poltekes, Stikes, dan Fakultas Kesehatan Unipa juga ikut terlibat dalam program ini.
Meski tenaga bidan dan perawat di Papua Barat Daya sudah cukup, kata dia, kekurangan dokter umum dan dokter spesialis masih sangat memprihatinkan.
Dia berharap bantuan ini menjadi momentum untuk memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) sekaligus menjawab tantangan utama pembangunan kesehatan di Papua Barat Daya.
