Teks Foto: Joseph Albin Gebze, Wakil Ketua III DPR Papua Selatan. (ist)
Jakartarealtime.id – DPR Provinsi (DPRP) Papua Selatan menyatakan komitmennya dalam mengawal aspirasi sisa kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) terkait kejelasan status dan masa depan mereka.
Upaya tersebut diwujudkan melalui pengawalan kontingen ke Jakarta untuk bertemu dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).
Joseph Albin Gebze, Wakil Ketua III DPR Papua Selatan, menyampaikan bahwa DPR menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian masukan kepada pemerintah daerah.
DPR Provinsi Papua Selatan bersama Gubernur, MRP, serta unsur eksekutif dan legislatif lainnya bersinergi menyuarakan aspirasi masyarakat papua selatan di tingkat pusat.
Joseph mengatakan dukungan juga datang dari DPR RI dan DPD RI yang turut memperkuat aspirasi tersebut.
Berkat sinergi lintas lembaga, aspirasi yang selama ini menjadi dinamika di Papua Selatan akhirnya mendapat respons positif dari pemerintah pusat.
Namun sisa kuota 206 orang kini tinggal 203 karena satu orang lolos sebagai DPR dan dua orang lainya meninggal dunia.
Selain itu kuota tersebut diperuntukan untuk Orang Asli Papua (OAP).
“Kami sebagai wakil rakyat akan terus mengawasi dan mengawal aspirasi ini. Puji syukur, pemerintah pusat melalui Menpan RB telah mengakomodir dan siap menindaklanjuti,” tegas Joseph Albin Gebze, Wakil Ketua III DPR Papua Selatan.
Joseph menjelaskan pertemuan di Jakarta beberapa hari lalu disebut telah menghasilkan komitmen dari Menpan RB untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang sedang diatur oleh pemerintah.
DPR Papua Selatan menilai hal ini sebagai wujud perhatian negara terhadap provinsi baru di tanah Papua.
Joseph Albin Gebze menegaskan bahwa Provinsi Papua Selatan sebagai daerah otonomi baru membutuhkan kebijakan yang tidak hanya berlandaskan aturan, tetapi juga pendekatan hati.
Hal tersebut penting agar pembangunan manusia papua dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemerintah dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak benar.
Persatuan dan kebersamaan dinilai menjadi kunci utama dalam menata masa depan Papua Selatan sebagai provinsi baru di Indonesia.
