Teks Foto: Korban OPM di Yahukimo. (ist)
Jakartarealtime.id – Konflik di Papua hingga kini belum mereda, membuat Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, mengecam secara tegas insiden penyerangan oleh kelompok bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang menewaskan 12 warga sipil.
Ia menyatakan bahwa aksi tersebut melampaui batas toleransi dan mengancam stabilitas wilayah.
Menurut Dewi, negara wajib turun tangan dengan langkah yang keras namun proporsional untuk melindungi keselamatan masyarakat Papua.
“Kekerasan seperti ini sangat mengkhawatirkan. Peran TNI dan Polri dalam memperkuat fungsi intelijen menjadi krusial agar potensi gangguan bisa terdeteksi lebih dini,” kata Dewi Asmara.
Dewi menekankan bahwa upaya preventif jauh lebih efektif daripada langkah reaktif.
Dengan meningkatkan sinergi antar-instansi, aparat diharapkan mampu merespons setiap ancaman secara cepat dan tepat, sehingga warga sipil terhindar dari bahaya.
Ia juga mengimbau agar insiden ini tidak dijadikan alat provokasi yang memecah belah persatuan.
“Fokus kita harus pada pemulihan dan pembangunan soliditas antar-komunitas di Papua,” ungkap Dewi.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, mengutuk praktik penyiksaan yang didokumentasikan oleh OPM.
Ia menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran HAM berat, baik dari sudut pandang hukum nasional maupun konvensi internasional.
“Mempublikasikan video kekerasan menunjukkan kebiadaban yang tak termaafkan,” tegasnya.
Indrajaya menegaskan perlunya proses hukum yang tuntas terhadap pelaku, termasuk pemberatan hukuman sesuai ketentuan KUHP seperti Pasal 338 tentang pembunuhan serta Pasal 351 dan 354 terkait penganiayaan berat.
“Bukti visual ini harus dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi setimpal, bahkan sampai hukuman maksimal, semua elemen bangsa diharapkan bersatu padu untuk menciptakan kondisi yang aman, damai, dan kondusif di seluruh wilayah NKRI,” pungkasnya.
