Teks Foto: Bupati Tolikara dan lainnya. (ist)
Jakartarealtime.id – Bupati Tolikara melakukan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2026 di Aula Bappeda Kabupaten Tolikara Jumat, (27/2/2026) lalu.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Willem Wandik selaku Bupati Tolikara.
Turut mendampingi Wakil Bupati Tolikara, Yotam Wonda, Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara, Yosua Noak Douw, Ketua DPRK Tolikara, Meinus Y. Wenda, Kepala Bagian Keuangan, Hans Happy Wangloan, para Staf Ahli Bupati; para Asisten, unsur Forkopimda, serta para Kepala Distrik se-Kabupaten Tolikara.
Dalam sambutannya, Bupati Tolikara menyampaikan bahwa penyerahan DPA merupakan momentum penting, karena DPA adalah dokumen operasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan.
Penyerahan ini sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2026.
APBD Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1.640.054.890.293,- (satu triliun enam ratus empat puluh miliar lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), termasuk dana desa.
Penyerahan DPA ini juga merupakan bagian dari upaya percepatan realisasi pelaksanaan berbagai program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.
Bupati menegaskan kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran agar memegang teguh prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, yakni taat pada peraturan perundang-undangan, proporsional, optimal, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.
Selain itu, seluruh perangkat daerah harus menjunjung tinggi asas keadilan dan kepatuhan, serta memperhatikan rencana dan prioritas program sesuai visi dan misi pasangan Wilyon, dengan mengedepankan asas manfaat dan berorientasi pada hasil sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2026 menitikberatkan pada Peningkatan pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat, Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta kesehatan, Pengembangan perekonomian rakyat melalui revitalisasi sektor pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, serta dukungan investasi dan pengembangan pariwisata, Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor, dan peningkatan tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, dan penegakan hak asasi manusia.
