Teks Foto : Prabowo Subianto. (ist)
Jakartarealtime.id – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan penggunaan sejata berat dan bom di Papua.
Pasalnya, serangan udara dan darat yang menggunakan bahan peledak dapat menimbulkan dampak serius bagi warga.
Bahkan penggunaan bahan peledak itu disebut melanggar hukum humaniter internasional.
Ultimatum itu disampaikan dalam siaran pers resmi Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB pada Jumat (30/5/2025).
Pemerintah Indonesia diminta menghentikan penggunaan senjata berat dan serangan bom melalui darat dan udara di Papua.
TPNPB mengritik keras dugaan penggunaan bom oleh militer Indonesia.
Mereka menyebut penggunaan bahan peledak di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah menimbulkan dampak serius.
Adapun masyarakat sipil, lingkungan, serta tempat-tempat ibadah menuai dampak tersebut.
Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom pun mendesak Prabowo dan Panglima TNI segera menghentikan serangan bom tersebut.
Ia menekankan bahwa serangan menggunakan bahan peledak merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional.
Sebby Sambom mempertanyakan apakah Prabowo memahami aturan hukum internasional atau tidak di tengah dugaan penggunaan bom tersebut.
Pihaknya juga mempertanyakan apakah dengan cara itu negara memperlakukan warga Papua.
“Apakah Presiden Prabowo memahami aturan hukum internasional atau tidak dalam melakukan serangan bom ini? Apakah itu cara negara memperlakukan warga Papua?,” tegas Sambom.
Lantas TPNPB mengklaim telah mendokumentasikan bukti visual atas serangan yang terjadi.
Termasuk pengeboman, penyiksaan warga sipil, dan pembakaran tempat ibadah di Papua.
