Teks Foto : Ketua Legislator PDIP dari Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun. (ist)
Jakartarealtime.id – Wacana penanaman kelapa sawit di Papua yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan dari DPR RI.
Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan rencana tersebut karena dinilai menyangkut masa depan lingkungan dan masyarakat adat di wilayah timur Indonesia.
Rencana penanaman sawit itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan perwakilan tokoh Papua di Istana Negara Jakarta pada pertengahan Desember 2025.
Dalam forum tersebut, Presiden menyampaikan gagasan pemanfaatan lahan di Papua untuk pengembangan kelapa sawit, tebu, dan singkong.
Tujuannya untuk mendukung bahan baku energi nabati demi memperkuat ketahanan energi nasional.
Menanggapi wacana tersebut, Ketua Legislator PDIP dari Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyatakan pihaknya mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah.
Ia menilai perlindungan lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam setiap rencana pembangunan berskala besar.
Menurut Komarudin, Papua dikenal sebagai salah satu wilayah dengan hutan tropis yang masih relatif terjaga.
Nilai ekologis Papua dinilai sangat tinggi dan berperan penting bagi keseimbangan lingkungan nasional maupun global.
Karena itu, ia menegaskan pengembangan perkebunan sawit tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
“Papua ini bukan tanah kosong, hutan di sana punya nilai ekologis tinggi dan harus dijaga dengan serius,” papar Komarudin.
Sorotan Dampak Sosial dan Masyarakat Adat
Selain aspek lingkungan, PDIP juga menyoroti dampak sosial dari rencana penanaman sawit di Papua.
Komarudin menegaskan Papua dihuni masyarakat adat yang hidup bergantung pada hutan.
Hutan bagi masyarakat adat bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga ruang hidup dan identitas budaya.
PDIP menilai kebijakan pembangunan harus menghormati hak-hak masyarakat adat agar tidak memicu konflik sosial.
