Teks Foto: Ketua Umum LEMASUMOPA, Thomas Sondegau. (ist)
Jakartarealtime.id – Penggunaan anggaran APBD Papua Tengah dari 2023-2024 hingga awal 2025 dipertanyakan.
Diketahui, APBD Papua Tengah pada 2023 sebesar Rp 2,34 triliun lalu 2024, Rp 4,8 triliun, dan 2025 sebesar Rp 3, 88 triliun.
Melihat hal tersebut, Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat Suku Moni Papua (LEMASUMOPA), Thomas Sondegau angkat bicara.
Dia mengatakan, saat ini Provinsi Papua Tengah sudah mau empat tahun setelah pemekaran dari Papua induk.
Namun sejak 2023, hingga awal 2025, APBD di provinsi ini dikelola tidak transparan dan tidak jelas.
Dengan demikian itu menimbulkan pertanyaan karena tidak ada bukti fisik yang dilakukan.
“Ini terkesan seperti ada praktek bagi-bagi dana dari provinsi ke pusat karena saat itu belum ada anggota DPR yang mengawasinya, untuk itu saya minta, penggunaan anggaran dari 2023, 2024, hingga awal 2025, harus di cek sampai akar-akarnya, baik dari pusat hingga daerah,” ucap Thomas, Kamis (16/10/2025).
Dengan tegas Thomas juga bilang, Penjabat saat itu hingga Menteri dalam negeri harus bertanggung jawab.
Selama masa itu menurut Thomas, tidak ada gedung luar biasa dibangun.
Bahkan kantor gubernur baru di Wanggar juga rumput sudah naik.
“Apa mereka buat saat itu. Untuk sekali lagi saya minta penggunaan anggaran saat itu harus dicek baik karena itu uang rakyat,” ujarnya.
Dia juga mengaku heran, kenapa akhir-akhir ini, Menteri Dalam Negeri begitu ngotot berbicara soal penggunaan anggaran di Papua Tengah.
Sementara lanjut Thomas, pemerintah pusat tidak mengoreksi kembali penggunaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya.
“Ini ada apa,” tanya dia.
Dengan demikian, Thomas meminta pihak ketiga harus periksa orang-orang saat itu hingga akar-akarnya.
“Supaya kedepan semuanya berjalan mulus tanpa ada hambatan,” pungkasnya.
