Teks Foto : FGD Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua. (ist)
Jakartarealtime.id – Demokrasi di Provinsi Papua menunjukkan perbaikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.
Berdasarkan data Kesbangpol Papua, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Papua 2023 mencapai 67,64 atau naik 0,99 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan IDI Papua disumbang oleh meningkatnya indikator kebebasan berkumpul dan berserikat serta membaiknya kinerja lembaga legislatif.
Namun, capaian tersebut belum mampu mengangkat posisi Papua dari papan bawah dalam daftar nasional.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura, Lucky Ireuw, mengingatkan bahwa demokrasi Papua masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Terutama dalam hal kebebasan pers dan pemenuhan hak atas informasi.
“Indeks kebebasan pers kita di Papua masih sangat rendah. Masih banyak persoalan yang kami catat, mulai dari kekerasan terhadap jurnalis, hingga minimnya pemahaman aparat terhadap kerja-kerja pers,” tutur Lucky di sela-sela FGD penyusunan IDI Papua 2024 di Jayapura, Rabu (28/5/2025).
Ia mencontohkan kasus bom molotov ke kantor redaksi Jubi.
Selain itu kekerasan terhadap wartawan saat meliput aksi demonstrasi di Nabire pada 2024.
“Persoalan lain adalah respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat yang kerap menimbulkan ketegangan. Kedewasaan politik dan kesiapan aparat sangat menentukan naik turunnya indeks demokrasi kita,” terang Lucky.
Wakil Ketua DPD Golkar Papua, Leo Siahaan, menekankan pentingnya peran partai politik dalam meningkatkan kualitas demokrasi.
Ia menyebut, rendahnya bantuan keuangan kepada partai politik menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat.
“Saat ini bantuan yang diberikan hanya Rp1.200 per suara, jadi sangat kecil. Untuk operasional saja tidak cukup, apalagi untuk pendidikan politik,” ucap Leo.
Ia mendorong agar Pemprov Papua meningkatkan alokasi dana bantuan partai menjadi Rp8.000 sampai Rp10.000 per suara.
“Pendidikan politik yang baik akan meningkatkan kesadaran politik warga dan memperkuat sinergi antara partai dan pemerintah,” ucapnya.
Indeks Demokrasi Indonesia mengukur tiga aspek utama, yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Penyusunan indeks ini dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) daerah, bekerja sama dengan Bappenas, Kemenkopolhukam, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Kepala BPS Papua, Adriana Helena Carolina, menegaskan pentingnya IDI sebagai cerminan kondisi demokrasi daerah.
“Dengan indeks ini, kita bisa melihat gambaran bagaimana kebebasan berpendapat, kesetaraan dan kapasitas lembaga di Papua,” ucapnya.
Ia menyebut, BPS banyak merujuk pada pemberitaan media massa dalam proses pengukuran.
“Karena itu, kualitas informasi publik dan kebebasan pers turut memengaruhi penilaian IDI,” terangnya.
Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Provinsi Papua, Raehanna Lampong menyebut, penyusunan IDI tidak hanya berbasis angka.
Namun perlu verifikasi melalui diskusi terbuka dengan para pemangku kepentingan.
“FGD ini mengumpulkan narasumber lintas sektor untuk memverifikasi data dan informasi agar tidak hanya berdasar opini. Data IDI Papua akan digunakan dalam perencanaan pembangunan nasional (RPJMN), sebagai salah satu indikator kondusifitas daerah,” pungkasnya.
