Teks Foto: Gubernur Papua, Matius Fakhiri didampingi wakil Gubernur Aryoko Rumaropen. (ist)
Jakartarealtime.id – Gubernur Papua, Matius Fakhiri menolak budaya kerja yang menimbulkan kesan adanya ‘Raja Kecil’ di setiap instansi pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Fakhiri dalam Apel Gabungan perdana di Kantor Gubernur Papua, Senin (20/10/2025).
Menurut Fakhiri, setiap ASN memiliki tanggung jawab yang sama dalam melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
Ia menilai, pembenahan birokrasi harus dimulai dari perubahan pola pikir dan etika kerja para pegawai.
“Tidak boleh ada lagi ASN yang bertindak seenaknya. Tidak ada “Raja Kecil’ di pemerintahan ini dan semua harus bekerja sesuai aturan dan hierarki yang berlaku,” ungkap Fakhiri.
Ia menambahkan, penerapan disiplin dan tanggung jawab ASN merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi di Papua.
Pemerintah daerah akan memperkuat sistem pengawasan serta menegakkan sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan.
“Yang rajin kita apresiasi, yang malas kita evaluasi. Papua butuh ASN yang loyal dan siap melayani rakyat,” tegasnya.
Fakhiri berharap seluruh pejabat eselon dan staf di lingkungan Pemprov Papua dapat menjadi teladan.
Ia menegaskan, pembenahan birokrasi menjadi pondasi utama bagi percepatan pembangunan daerah.
“Kalau birokrasi tidak tertib, pembangunan tidak akan jalan. Kita harus tunjukkan bahwa ASN Papua mampu bekerja profesional dan bersih,” tegas Fakhiri.
