Teks Foto: Waluyo dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan. (ist)
Jakartarealtime.id – Menanggapi maraknya kasus-kasus Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, Pemprov Papua Selatan memperketat pengawasan terhadap operasional dapur MBG.
“Dari Kementerian Kesehatan dilakukan pelatihan kepada para petugasnya, penjamah makanan harus bersertifikat,” kata Waluyo, Pihak Dinas Pendidikan Provinsi Papua Selatan, Senin (10/112025).
Ia menyebut pengawasan juga dilakukan terhadap dapur, termasuk uji sampel makanan dan kebersihan lingkungan pengolahan.
Pengawasan itu dilakukan secara berjenjang melalui Dinas Kesehatan kabupaten dengan target penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurutnya, sertifikat ini menjadi indikator penting bagi dapur MBG di lingkungan sekolah yang ada di Papua Selatan.
Saat ini, sudah ada empat dapur gizi untuk MBG yang beroperasi di Merauke, sementara daerah lain seperti Boven Digoel, Mappi, dan Asmat masih dalam proses perizinan.
Waluyo mengakui bahwa pendirian satu dapur gizi membutuhkan sarana yang tidak sedikit.
Waluyo menekankan pentingnya fasilitas yang memadai agar kualitas makanan yang disajikan kepada siswa tetap terjaga dengan baik.
Hal tersebut tentunya penting guna mencegah resiko masalah seperti makanan basi atau keracunan yang dapat terjadi di wilayah Papua Selatan.
