Teks Foto: Untung Gultom, Anggota DPR Papua Selatan. (ist)
Jakartarealtime.id – Rencana pemerintah pusat membuka lahan seluas dua juta hektar melalui Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi II DPR Provinsi Papua Selatan, Untung Gultom.
Untung Gultom menyatakan ketidaksetujuannya atas rencana tersebut karena dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan di kawasan tersebut.
“Kendati ini merupakan program strategis pemerintah, tapi saya secara pribadi menyatakan tidak setuju dan berharap pemerintah dapat meninjau ulang rencana ini. Jika tetap dilaksanakan, maka hutan akan terancam mengalami penggundulan besar-besaran, khususnya di Merauke,” tegas Untung Gultom di Tanah Merah, Kamis (10/7/2025).
Untung menilai, pembukaan lahan hingga dua juta hektar dinilai tidak proporsional jika dibandingkan dengan kebutuhan penduduk Papua Selatan yang hanya sekitar 57.000 jiwa.
Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, gula, atau tebu, cukup dibuka lahan seluas 250.000 hingga 300.000 hektar saja.
“Program strategis nasional itu baik, tapi harus mempertimbangkan kondisi lingkungan. Jika benar-benar dibuka hingga dua juta hektar, dampaknya bisa sangat besar terhadap hutan dan habitat yang ada,” tambahnya Untung Gultom.
Ia juga menyoroti perubahan kondisi lingkungan yang kini semakin rentan.
Berdasarkan pengalamannya selama lebih dari 30 tahun berada di wilayah Papua Selatan, khususnya Boven Digoel, ia menyatakan bahwa sebelumnya jarang sekali terjadi banjir di ruas jalan menuju Merauke.
Namun kini, beberapa titik jalan mulai tergenang air, yang dinilainya sebagai indikasi awal dari kerusakan lingkungan.
“Banjir yang mulai terlihat di sejumlah ruas jalan itu adalah bukti nyata bahwa ada perubahan yang terjadi karena itu saya berpandangan, cukup lahan 250.000 sampai 300.000 hektar saja, jangan sampai pembukaan besar-besaran justru merusak alam,” tandas Untung Gultom.
