Teks Foto: Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo (Kanan) saat mendampingi Panitia Khusus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Pansus CSR/TJSL) DPRD Provinsi DKI Jakarta. (ist)
Jakartarealtime.id – Tahun 2026, Bank Jakarta membuka peluang memperluas atau menduplikasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR/TJSL) berupa fasilitas pengolahan sampah organik berbasis biodigester ke seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo saat mendampingi Panitia Khusus Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Pansus CSR/TJSL) DPRD Provinsi DKI Jakarta meninjau fasilitas biodigester komunal di Rusunawa Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Senin (5/10/2026).
Peninjauan tersebut turut dihadiri Kepala Pokja Pengembangan Ekonomi Sirkular Direktorat Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Asep Setiawan dan Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara, Edy Mulyanto.
Ketua Pansus CSR/TJSL DPRD DKI Jakarta, Ghozi Zulazmi mengatakan program pengolahan sampah sisa olahan dapur (SOD) tersebut harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk memastikan layanan dapat diakses secara gratis.
“Filosofi kita CSR ini harusnya kan menjawab permasalahan. Itu poin pertama,” kata Ghozi di lokasi.
Menurut Ghozi, fasilitas biodigester di Rusunawa Rorotan berpotensi menjadi proyek percontohan yang dapat direplikasi oleh instansi lain apabila pelaksanaannya berjalan efektif.
“Dan kalau benchmark ini berhasil ya. Sudin Lingkungan Hidup bisa mencontohnya. Ataupun Bank Jakarta, saya pikir ini menjadi satu prototype CSR yang signifikan dampaknya, menjawab masalah,” tegasnya.
Ghozi berharap konsep tersebut tidak berhenti di Rusunawa Rorotan, tetapi dapat dikembangkan ke berbagai wilayah Jakarta sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Agus menyatakan Bank Jakarta terbuka untuk menduplikasi program biodigester tersebut apabila hasil implementasi di Rusunawa Rorotan menunjukkan keberhasilan.
“Kalau ini nanti berhasil, kami sangat terbuka untuk ini diduplikasi. Ini adalah bagian dari satu prototype dan nanti kalau ini cocok, ini bisa diduplikasi,” tegas Agus.
Namun, menurut dia, perlu ada sistem pengelolaan yang jelas setelah fasilitas CSR dibangun.
Keberadaan pengelola dinilai menjadi faktor penting agar fasilitas tetap berfungsi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.
“Memang isunya adalah, sebagaimana nanti disampaikan Pak Ketua itu, setelah ini dibuat, yang mengelola. Ini harus ada yang mengelola begitu. Walaupun ini gratis, harus ada yang mengelola. Kalau enggak ada yang mengelola ya enggak ada manfaatnya,” jelasnya.
Agus juga mengusulkan agar mekanisme pengelolaan fasilitas hasil program CSR dapat diatur dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan datang.
Menurut dia, kebutuhan pengelolaan tidak hanya berlaku untuk fasilitas biodigester, tetapi juga berbagai infrastruktur yang dibangun melalui program CSR.
“Harapan saya mungkin kalau nanti diperdakan, seperti ini sekaligus diatur, Pak Ketua. Jadi, apakah itu ada PJLP yang khusus untuk pengelolaan hasil-hasil CSR semacam ini,” papar Agus.
Ia mencontohkan pembangunan taman yang membutuhkan pihak khusus untuk memastikan fasilitas tersebut tetap terawat setelah selesai dibangun.
“Taman itu kalau sudah dibangun, siapa nanti yang menjaga, mengelola? Jangan sampai nanti sudah bagus, enggak ada yang kelola, hancur lagi, rusak lagi,” jelasnya.
Rorotan Jadi Lokasi Awal
Agus menjelaskan, Rusunawa Rorotan dipilih sebagai lokasi awal program biodigester karena mempertimbangkan kesiapan lokasi serta dukungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara.
“Kesiapan, kesiapan yang waktu itu jadi tempatnya. Kemudian support dari Sudin di sini juga,” ungkap Agus.
Dia berharap keberhasilan program di Rorotan dapat mendorong permintaan serupa dari wilayah administrasi lainnya.
“Kalau ini berhasil, bukan masalah lima wilayah kota, tapi memang merata di seluruh Jakarta,” tegasnya.
Program biodigester tersebut diharapkan menjadi salah satu contoh pemanfaatan CSR untuk menjawab persoalan pengelolaan sampah organik sekaligus mendorong penerapan ekonomi sirkular di tingkat komunitas.
