Teks Foto: Sidang Perdana Dugaan Penggelapan di PN Tegal. (ist)
Jakartarealtime.id – Sidang kasus dugaan penggelapan yang digelar di PN Tegal, pada Selasa (10/11/2026) dihadiri Direktur Utama PT Mataram Cakra Buana Agung (MCBA), Darwanto, bersama kuasa hukumnya, Dr. Tris Haryanto, SH, MH.
Keduanya datang untuk mengawal kasus dugaan penggelapan dalam jabatan yang merugikan perusahaan.
Di hadapan Majelis Hakim, terdakwa berinisial ERC sempat mengakui dan membenarkan seluruh isi dakwaan yang dibacakan.
Kasus hukum ini bermula ketika terdakwa masih aktif menjabat sebagai General Manager PT MCBA untuk wilayah operasional Jawa Tengah.
Ia diduga sengaja mengalihkan pembayaran invoice dari rekanan kerja ke dalam rekening pribadinya secara melawan hukum.
Pengalihan dana operasional jasa pengamanan, cleaning service, dan perparkiran tersebut dilakukan dalam tiga periode transaksi terpisah.
Total kerugian finansial yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan akibat perbuatan tersebut mencapai lebih dari Rp300 juta.
Selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim sempat melontarkan pertanyaan terkait peluang penyelesaian perkara secara damai atau Restorative Justice.
Menanggapi tawaran tersebut, pihak korban secara tegas dan bulat menyatakan menolak opsi penyelesaian di luar pengadilan.
Kuasa hukum korban, Dr. Tris Haryanto, menegaskan bahwa penegakan hukum harus terus berjalan karena ruang dialog sudah lama ditutup. Kliennya mengeklaim telah memberikan waktu toleransi selama dua hingga tiga tahun untuk penyelesaian kekeluargaan yang diabaikan terdakwa.
“Prinsipnya, penegakan hukum harus dijalankan,” kata Tris Haryanto usai sidang perdana, Selasa (10/11/2026) dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum.
Pihaknya menilai proses peradilan di muka hukum menjadi satu-satunya jalan untuk mendapatkan keadilan yang objektif.
Penolakan terhadap jalur damai ini juga didasari oleh komitmen perusahaan dalam memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan korporasi. Manajemen berharap proses persidangan di PN Tegal dapat membongkar seluruh modus operandi yang merugikan perusahaan.
Selain menolak damai, pihak pelapor mendesak agar status hukum terdakwa segera diperketat melalui penahanan fisik di Rumah Tahanan.
Selama ini, status terdakwa yang hanya berstatus tahanan kota dinilai mencederai rasa keadilan bagi pihak korban.
Manajemen PT MCBA berkomitmen untuk mengawal jalannya persidangan kasus penggelapan dana perusahaan ini hingga tahap putusan vonis akhir.
Transparansi proses hukum di pengadilan negeri diyakini mampu memulihkan marwah dan kerugian materiil korporasi.
Sidang lanjutan perkara ini dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).
