Teks Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (ist)
Jakartarealtime.id – Mendagri Tito Karnavian menjelaskan perihal adanya permasalahan dalam serapan belanja daerah di empat daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025), Tito menyatakan bahwa tiga dari empat daerah, kecuali Papua Tengah, menunjukkan serapan anggaran yang sangat rendah.
“Provinsi Papua Barat Daya ini pendapatannya 17 persen, belanjanya baru 11 persen lebih. Artinya, ini lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Belanja untuk masyarakatnya kami khawatir belum menyentuh,” tegas Tito Karnavian.
Tito menuturkan bahwa meskipun DOB Papua aktif dalam menyerap anggaran dari pemerintah pusat, sebagian besar anggaran tersebut justru disimpan di bank dan digunakan untuk pengeluaran belanja pegawai.
Ia menambahkan bahwa pada semester awal kedua tahun ini, seharusnya daerah-daerah tersebut sudah menyerap setidaknya 40 persen dari anggaran yang tersedia.
“Kemudian Papua Pegunungan, ini yang memprihatinkan kita, karena pendapatannya yang mengandalkan pusat baru terserap 14 persen di Juni, belanjanya sudah 20 persen, artinya terjadi defisit di Papua Pegunungan,” ujar Tito.
“Sementara Papua Selatan perlu ditingkatkan juga karena baru 18 persen,” sambungnya.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya mengatasi kendala-kendala yang terkait dengan penyerapan anggaran tersebut.
“Papua ini bukan hanya sekadar merajut infrastruktur fisik, kita sedang merajut integrasi bangsa di sini. Karena itu, ini maka penting bagi Komisi II DPR RI, karena bagi kami Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah sesuatu yang harus kita patri melalui tugas kita masing-masing,” pungkasnya.
