Teks Foto: Pelajar SMPN 3 yang mendapatkan program MBG. (ist)
Jakartarealtime.id – Pemerintah diminta terus melakukan evaluasi terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini banyak permasalahan dari makanan tak layak dikonsumsi hingga keracunan massal anak sekolah.
Perlu adanya evaluasi, sehingga implementasi daripada MBG dari hari ke hari semakin membaik.
Hal ini disampaikan Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Purnama Sinaga, di sela-sela Bakti Sosial TNI di SMP Negeri 3 Jayapura, Jumat (26/9/2025) lalu.
“Kami harap ada eveluasi dan perbaikan ke depannya,” ungkapnya.
Ia juga menyebut bahwa belum semua sekolah di Kota Jayapura mendapat program MBG.
Khusus untuk tingkat SMP, dari 43 sekolah, baru 28 sekolah yang sudah merasakan program ini.
“Kami dari dinas sebatas memantau, namun dari hari ke hari jumlah dari penerima manfaat MBG bertambah,” tegasnya.
Sementara Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar mengapresiasi program MBG yang telah berjalan di Provinsi Papua.
Walau program ini belum berjalan maksimal, tetapi perlu mendapatkan dukungan dari semua stakeholder di tanah Papua.
Nurlince mengatakan bahwa program MBG di Papua ke depan perlu ada kolaborasi dengan petani lokal, untuk mempercepat MBG berjalan dengan baik dan sukses di berbagai daerah di Papua.
“Program ini sangat membantu masyarakat, khususnya para orang tua. Karena anak-anak telah mendapatkan makanan bergizi langsung di sekolah. Hal ini mengurangi beban pengeluaran keluarga dan memungkinkan orang tua untuk menabung uang jajan anaknya,” tegasnya.
Namun, dalam evaluasinya selama program ini berjalan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terutama terkait rantai pasokan bahan pangan.
Ia menyayangkan bahwa banyak dapur MBG masih membeli bahan makanan dari pengusaha atau pedagang di pasar, bukan dari kelompok petani lokal.
“Kalau dari pengusaha, bisa satu ikat sayur Rp10.000. Tapi kalau langsung dari kelompok tani, bisa cuma Rp5.000 atau Rp4.000. Selain lebih murah, ini juga bisa mensejahterakan petani lokal,” tegasnya.
Ketua MRP juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara dapur sekolah dan kelompok tani di Papua, termasuk kelompok perempuan tani di kampung.
Dengan demikian, dapat membantu dan memperkuat ekonomi lokal serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap program pemerintah.
Selain soal distribusi bahan pangan, Nerlince juga memberi masukan terkait menu makanan yang disajikan.
Ia berharap makanan yang diberikan kepada siswa lebih sehat dan minim penggunaan minyak.
“Anak-anak harus makan makanan sehat, tidak berminyak,” tambahnya.
Ia berharap, Badan Gizi Nasional di Papua terus melakukan evaluasi dan perbaikan demi keberhasilan program MBG di Papua dan daerah lainnya.
“Ini program yang bagus dari presiden, kita dukung penuh, tapi juga kita beri masukan agar ke depan bisa lebih menyentuh langsung ke masyarakat, terutama petani-petani kita,” tandasnya.
