Tesk Foto: Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono saat menerima kunjungan Gubernur Papua Tengah Meki Napiwa dan Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry. (ist)
Jakartarealtime.id – Gubernur Papua Tengah, Meki Napiwa dan Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di daerahnya kepada Kementerian Sosial (Kemensos) di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda dan Wakil Wali kota Sibolga Pantas Maruba Lumbantobing.
Gubernur Meki Napiwa menyatakan Provinsi Papua Tengah membutuhkan Sekolah Rakyat (SR) karena banyak anak di sana yang tidak bersekolah.
Mayoritas dari mereka berasal dari 6 kabupaten yang termasuk daerah konflik.
“Kami memohon pada Kemensos kalau bisa ada peluang di Nabire ada 1 Sekolah Rakyat,” ucap Napiwa.
“Di Nabire ada lahan seluas 10 hektare. Kalau ada kebijakan bisa dapat tahun ini, anak-anak pengungsi dapat sekolah,” tambahnya.
Napiwa sekaligus mengajukan usulan lahan untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Mimika.
Dia menilai Nabire dan Mimika relatif aman dari konflik, sehingga cocok menjadi tempat pembentukan Sekolah Rakyat.
Sejalan dengan usulan itu, proposal pengajuan dan dokumen persyaratan pendirian sekolah di Nabire sudah disiapkan.
Sementara dokumen untuk Mimika dari Pemprov Papua Tengah sedang dalam proses finalisasi.
Melanjutkan penjelasan gubernurnya, Bupati Nabire, Mesak Magai mengatakan proposalnya untuk data pendukung.
“Kami sudah siapkan masalah tanah,” tegasnya.
Kini, Nabire dan Mimika menjadi lokasi pengungsian sejumlah warga yang terdampak konflik di lain.
Menurut Magai, kondisi itu membuat banyak anak-anak di sana memerlukan sarana sekolah.
“Kami sekarang membutuhkan semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat yang mengungsi,” tegasnya.
Usulan lahan untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat juga datang dari Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik.
Dia menyatakan Pemkot Sibolga sudah menyediakan lahan bersertifikat seluas 12 hektare.
“Sibolga senang ada Sekolah Rakyat karena banyak anak putus sekolah,” kata Syukri.
Dia bilang, tidak sedikit anak-anak di Sibolga yang putus sekolah karena harus membantu orang tua berjualan ikan.
Kondisi inilah yang mendesak adanya Sekolah Rakyat di daerah yang masuk dalam wilayah provinsi Sumatera Utara tersebut.
Syukri mengaku telah menyiapkan berkas-berkas untuk mendukung usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Sibolga.
Dia berharap Kemensos segera mengkaji usulan itu agar ada peluang pembentukan Sekolah Rakyat di Sibolga masuk daftar prioritas tahun ini.
Merespons usulan itu, Wamensos Agus Jabo mengungkapkan bahwa aspirasi itu pun sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
Program ini memang dirancang sebagai kolaborasi lintas-kementerian dan lembaga.
“Anak-anak di Sekolah Rakyat diharapkan memiliki ilmu, pengetahuan yang cukup, karakter kebangsaan dan jadi pemimpin di masa depan,” tegas Agus Jabo.
Di sekolah berasrama itu, anak-anak akan dibekali pendidikan keterampilan yang memaksimalkan potensi daerahnya.
Program ini diharapkan tak hanya memberi akses pendidikan bagi anak, tapi juga secara tak langsung memberdayakan orang tuanya.
“Presiden ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
